Home

Pak Saurip Kadi: BISNIS ILEGAL DAN PELANGGARAN HUKUM PENGELOLA EX PENGEMBANG (Kappri.org)

Leave a comment

Saurip Kadi - Graha Cempaka Mas

BISNIS ILEGAL DAN PELANGGARAN HUKUM PENGELOLA EX PENGEMBANG

  1. Sertifikat HGB induk atas tanah yang digunakan untuk membangun kawasan Rusun setelah terjual, TIDAK DIBALIK NAMAKAN. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam UU Rusun, tapi UU yang mengatur Jual Beli tanah mewajibkan untuk para pihak melakukan balik nama atas kepemilikan tanah yang diperjualbelikan. Dan karena tidak mungkin HBG tersebut dipecah kepada pemilik Unit Rusun, maka UU Rusun telah  mengatur keberadaan  P3SRS sebagai Wali Amanah untuk mewakili  Pemilik/Penghuni.
  2. Bahwa telah ditemukan fakta adanya Sertifikat HGB atas kawasan Rusun yang telah terjual ternyata dibebani Hak Tanggungan oleh Pengelola ex Pengembang.
  3. Dalam prakteknya untuk sejumlah Pengelola Ex Pengembang dengan status perusahaan TBK, karena tidak melakukan Balik Nama atas Tanah dan Bangunan yang telah terjual tersebut, otomatis masih menempatkannya sebagai Asset Perusahaan TBK. Artinya asset yang telah dijual tetap digunakan sebagai komponen yang ikut dihitung dalam menentukan harga SAHAM. Fakta ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar modal.
  4. Terjadi dalam praktek, ada PengeLola ex Pengembang kemudian menjual bagian bersama dengan cara menerbitkan IMB Baru.
  5. Pengelola ex Pengembang menyewakan Bagian Bersama milik Warga seperti kantin,  BTS (Base Transceiver Station) dan fasilitas lainnya,  seperti lahan untuk parkir, yang penghasilannya dinikmati sendiri dan tidak dipertanggung jawabkan kepada warga. Perbuatan ini bukan hanya penggelapan barang milik warga, tapi khusus bagi Pengelola yang berstatus perusahaan TBK, bisnis illegal ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar modal.
  6. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan P3SRS bonekanya, kemudian menaikkan tarif air dan listrik antara 37 s/d 57 % dari harga resmi Pemerintah, sebuah bisnis illegal karena status dirinya adalah Pengelola bukan Perusahaan penjual Air dan Listrik. Disisi lain Gardu dan Panel listrik, Tangki (Tandon) Air serta saluran pipa yang terkait dan berada di kawasan Rusun adalah barang yang telah terjual, bukan lagi milik  Pengembang. P3SRS sebagai lembaga Nirlaba telah menjalankan bisnis illegal. Disisi lain, menaikkan tarif listrik adalah pelanggaran terhadap UU Ketenagalistrikan, yang dinacam dengan sanksi pidana.
  7. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan P3SRS Bonekanya, menggunakan uang Cadangan murni milik warga (Sinking Fund) yang tidak dipertanggung jawabkan sebagaimana amanat AD/ART. Pelanggaran pidana nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh perusahaan TBK.
  8. Pengelola Ex Pengembang berkolaborasi dengan Pengurus P3SRS bonekanya menggelapkan hak atas asuransi yang dibayar oleh warga, namun pihak penerima keuntungan dari asuransi adalah Pengelola ex Pengembang.
  9. Pengelola Ex Pengembang pada Rusun yang ada BTS, melalui atau berkolaborasi dengan Pengurus  P3SRS bonekanya menggunakanan Daya Listrik PLN untuk keperluan diluar untuk hunian.
  10. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan Pengurus P3SRS Bonekanya  memungut PPN atas Air dan Listrik, padahal negara tidak mengenakannya. Disisi lain P3SRS adalah lembaga Nirlaba. Lagipula PPN hanya terjadi ketika terjadi Jual Beli.
  11. Pengelola EX Pengembang yang berstatus perusahaan TBK telah menyimpan dan menggunakan uang pihak lain tanpa alas hak yang kuat. Karena uang warga yang ditarik oleh P3SRS selaku lembaga NIRLABA tidak boleh disimpan di lembaga yang beroerientasi profit yang mengadung resiko bisnis baik kerugian maupun pailit.
  12. Pengelola ex Pengembang melalui P3SRS bonekanya menaikkan Tarif IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) tanpa persetujuan warga. (Perbuatan tersebut butir 1 sampai dengan 2 diatas, bagi Pengelola Ex Pengembang yang berstatus perusahaan TERBUKA, adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar Modal dan berpotensi akan mengganggu kepercayaan dunia mengingat mereka juga menjual saham di luar negeri, serta bisa menjadi kendala terhadap rencana investasi.

MODUS OPERANDI

  1. Pengembang  melalui Pengurus P3SRS bonekanya menerbitkan AD/ART P3SRS yang menyimpangkan dari amanat UU Rusun. Contoh: Ketentuan Yang Mewajibkan Pengurus P3SRS adalah Penghuni diganti dengan DIUTAMAKAN PENGHUNI.
  2. Dalam Prakteknya yang menjadi Pengurus adalah Karyawan Pengembang yang belum tentu sebagai Penghuni Rusun.
  3. Disamping itu, pengurus P3SRS rangkap jabatan pada sejumlah kawasan. Bahkan ada yang rangkap pada 6 kawasan dari Pengembang yang sama.
  4. Pengurus P3SRS boneka Pengembang inilah yang melakukan  kontrak kerja yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam  bisnis illegal Pengelola ex Pengembang dan karena Nama pemilik yang tertera dalam Sertifikat HGB, ID  Pelanggan Listrik dan ID Pelanggan Air belum dibalik nama, maka terjadilah kontrak antara P3SRS dengan Pengelola Ex Pengembang atas Tanah dan Barang yang namanya masih dirinya sendiri.
  5. RUTA kemudian dimanipulasi, dengan cara membuat Surat Kuasa Fiktif atau setidaknya Surat Kuasa dari Penghuni yang berkonspirasi dengan Pengembang (dengan imbalan tertentu) memberi kuasa kepada karyawan perusahaan Pengelola Ex Pengembang yang BUKAN PENGHUNI. Padahal UU menentukan yang berhak hadir dan mempunyai hak suara adalah Penghuni baik Penghuni yang Pemilik atau Penghuni yang mendapat surat kuasa dari pemilik unit.
  6. Pengelola ex Pengembang berkonspirasi dengan P3SRS bonekanya kemudian menaikkan tarif IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) dan tidak mempertanggung jawabkan perencanaan dan penggunaan Keuangan P3SRS khususnya Sinking Fund melalui RUTA.
  7. Pengelola ex Pengembang bersama P3SRS bonekanya berkonspirasi dengan jajaran POLRI yang ada di lapangan juga melakukan pendzoliman dan rekayasa hukum. Atas nama Pengamanan, Pengelola meminta Pengawalan Polri untuk Memadamkan Listrik bagi mereka yang tidak mematuhi kenaikan tarif IPL, Air dan Listrik. Sebuah arogansi kekuatan kapital yang nyata-nyata bisa mengerahkan petugas polisi untuk mengawal perbuatan melawan hukum. Dan sebagian lagi berlanjut pada praktek rekayasa hukum, terbukti Pengembang bisa memenjarakan sejumlah penghuni yang sekedar men “charge” HP di Lobby apartemennya sendiri dengan tuduhan “Mencuri Listrik” dan pencemaran nama baik karena menulis surat pembaca atas keberadaan Sertifikat HBG, serta pasal “Perbutan Tidak Menyenangkan”. Sementara lebih dari 20 LP kejahatan penghuni Rusun atas Pengelola Ex Pengembang tidak diproses oleh jajaran Polri sebagaimana mestinya.


KEDUDUKAN DAN KAITAN HUKUM PENGELOLAAN RUSUN

  1. Bahwa setelah Unit-unit Rusun terjual dengan sempurna, maka kedudukan Pengembang bukan lagi pemilik Rusun. Kalau toh Pengembang mempunyai sejumlah Unit Rusun, maka status kepemilikannya sama seperti pemilik lainnya, dimana Hak Tanggung jawabnya telah diatur dalam UU Rusun.
  2. Bahwa UU No.20 Tahun 2011 mengamanatkan tentang kepemilikan atas “Tanah Bersama, Benda Bersama dan Bagian Bersama yang besarnya ditentukan berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional). Pengaturan tersebut juga dituangkan dalam Pertelaan atas Tanah Bersama, Bagian Bersama (Seperti: Atap gedung, Lobby, dll) dan Barang/Benda Bersama (Seperti Gardu Listrik, Lift, Tandon Air, dll) sebagai bagian yang ikut dijual disamping  unit-unit Rusun itu sendiri. Artinya setelah Unit-unit Rusun terjual, maka Tanah – Bagian – Benda Bersama tersebut sama sekali bukan milik Pengembang lagi, sekalipun ia  berubah menjadi Badan Pengelola.
  3. Bahwa  untuk pengelolaan Rusun, UU mengatur dengan keberadaan lembaga P3SRS (Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun) yang bertindak sebagai Wali Amanah dari warga yang statusnya adalah badan Nirlaba. UU juga mengatur bahwa P3SRS bisa membentuk  atau menunjuk Pengelola.
  4. Bahwa keberadaan ex Pengembang  yang berubah menjadi Pengelola Rusun, adalah didasarkan pada kontrak kerja antara  P3SRS dengan pihak manapun, termasuk dengan Perusahaan Pengelola Ex Pengembang.
  5. UU Nomor 20 Tahun 2011 juga dengan tegas mengatur Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengelola Rusun yaitu meliputi urusan tata tertib, kebersihan, perawatan atas barang dan benda milik bersama yaitu barang dan benda yang berada  diluar Unit Rusun semata. Artinya kedudukan hukum Badan Pengelola sama sekali bukan sebagai pedagang barang apapun, tidak juga sebagai pedagang air atau listrik.
  6. Bahwa UU mengatur keberadaan  P3SRS adalah  lembaga Nirlaba, bukanlah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dan ia juga bukan perusahaan penarik pajak.
  7. Bahwa Rapat Umum Tahunan (RUTA) adalah forum “Dari-Oleh-Untuk” Penghuni Rusun, karenanya Badan Pengelola termasuk yang ex Pengembang Rusun TIDAK BOLEH INTERVENSI DALAM BENTUK APAPUN.
  8. Bahwa Negara membebaskan PPN atas Air dan Listrik bagi penghuni Rusun.
  9. Bahwa PPN terjadi manakala ada proses jual beli.

Bagi yang akan membentuk P3SRS, WARGA harus diberi penahaman agar hal yang (buruk) terlanjur terjadi di rusun lain, tidak terulang di tempat mereka.

Untuk membentuk P3SRS (Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun) awali dahulu dengan SOSIALISASI UU NO 20 /2011 khususnya tentang hak dan kewajiban oleh KEMEN PU PERA atau Dinas Perumahan dan Gedung DKI dan KAPPRI. Bentuk Badan Musyawarah atau FORUM dahulu. Setelah itu resmi untuk minta sosialisasi.

Oleh:

Mayor Jenderal (Purn.) Saurip Kadi

Graha Cempaka Mas

Sumber: http://kappri.org/2015/01/29/pak-saurip-kadi-bisnis-ilegal-dan-pelanggaran-hukum-pengelola-ex-pengembang/

Advertisements

Kronologi Perjuangan Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande Residences

Leave a comment

Dalam membentuk kepengelolaan The Lavande Residences yang transparan, jujur, dapat dipercaya, berpihak kepada penghuni The Lavande Residences dan independen, pemilik dan penghuni yang tergabung dalam Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande Residences telah melakukan usaha dan perjuangan yang secara kronologis bisa didapatkan dari link berikut: https://thelavandepprs.wordpress.com/kronologi

Kronologi ini akan terus diupdate sesuai dengan kondisi dan kejadian yang ada.

Perbaikan Kebocoran Menjadi Prioritas Utama Minggu Ini di The Lavande Residences

Leave a comment

Sebagai penghuni tentu tidak akan mentolerir kerusakan-kerusakan yang terjadi di tempat tinggalnya sendiri. Seperti yang telah terjadi di The Lavande Residences. Penghuni di apartemen ini tidak akan membiarkan kebocoran yang cukup deras terjadi dibagian bawah kolam renang dimana mobil dan sepeda motor banyak diparkir disini. Hal ini ketahui pada hari Jumat, 5 Juli 2013, dimana terdapat kebocoran yang tidak wajar tepat dibawah kolam renang The Lavande Residences seperti video dan gambar dibawah ini. Pihak pengelola harus segera mengambil tindakan yang diperlukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Serta solusi yang diberikan janganlah solusi tambal sulam. Hanya tampak dari luar telah diperbaiki tetapi penyebab utamanya tidak diperbaiki.
 
Bocor Bawah Kolam Renang a
 
Bocor Bawah Kolam Renang b
 

Berikut adalah video dari Youtube.com tentang kebocoran ini.

 
 
Kemudian pada hari yang sama terdapat juga kebocoran di depan mushola dan jasa laundry di Basement 1 gedung The Lavande Residences. Perbaikan harus segera dilaksanakan dan secara menyeluruh agar dampak negatif dari kebocoran ini tidak melebar kemana-mana.
 
Kebocoran Didepan Cicuci Basement 1
 
Kebocoran Didepan Mushola Basement 1
 

Video Mosi Tidak Percaya Terhadap Kepengelolaan di The Lavande Residences (Youtube)

Leave a comment

Berikut adalah rekaman video (Youtube.com) yang diambil pada saat pertemuan antara Pemilik, Penghuni dan Penyewa di The Lavande Residences yang tergabung dalam Forum Komunikasi 100% Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dengan Developer, Pengurus P3SRS bentukan tanggal 16 Mei 2012 di Smesco dan Pengelola Apartemen dari PT. PBI pada hari Sabtu, 15 Juni 2013 Pukul 09:30 WIB s/d 13:00 di Aula The Lavande Residences.
 
Dibawah ini adalah video dokumentasi penyampaian Mosi Tidak Percaya Forum Komunikasi 100% Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences Terhadap Keberadaan Pengurus P3SRS Bentukan 16 Mei 2012 di Smesco. Pada video dokumentasi ini Bpk. Setiarto Haryono sebagai Ketua P3SRS bentukan 16 Mei 2012 di Smesco menyatakan menerima Mosi Tidak Percaya yang telah disampaikan oleh Forum Komunikasi 100% Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences.
 

 
Kemudian berikut adalah presentasi defect-defect di The Lavande Residences dalam Rangka Penyampaian Mosi Tidak Percaya terhadap P3SRS Bentukan 16 Mei 2012 di Smesco. Dalam video dokumentasi ini Forum Komunikasi 100% Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences juga menyatakan tidak percaya terhadap kinerja, profesionalitas dan kepengurusan P3SRS bentukan tanggal 16 Mei 2012 di Smesco.
 

 
Yang perlu ditekankan dalam video dokumentasi ini adalah Mosi Tidak Percaya pada bagian sebagai berikut:
 
C. Memutuskan
1. Menolak dan tidak mengakui keberadaan Pengurus PPPSRS The Lavande Residences hasil bentukan PT Intersatria Budi Karya Pratama selaku pengembang pada tanggal 16 Mei 2012;
2. Membentuk Tim Caretaker yang akan bertugas sebagai pengawas sementara bagi Badan Pengelola sampai terpilihnya Pengurus P3SRS The Lavande Residences baru; dan
3. Membentuk Panitia Musyawarah yang beranggotakan Pemilik dan Penghuni yang akan mempersiapkan, mensosialisasikan dan menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan (RUTA) untuk memilih Pengurus P3SRS The Lavande Residences baru dalam waktu maksimal 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

 
Video dokumentasi ini juga bisa didapatkan dari http://www.youtube.com dengan searching key “The Lavande Residences”.
 
Video dokumentasi inilah yang telah disosialisasikan kepada seluruh Penghuni The Lavande Residences pada hari Minggu, 23 Juni 2013 di lantai kayu The Lavande Residences seperti foto berikut. Harapan dari penyampaian video ini adalah agar seluruh Pemilik, Penghuni, Penyewa The Lavande Residences dan seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap apartemen The Lavande Residences dapat memahami kondisi aktual yang terjadi saat ini.
 
Sosialisasi Hasil Pertemuan Dng Developer di Layar Lebar - Pembacaan Mosi
 
 

Bermasalahnya Keadaan Bangunan di The Lavande Residences – Part 5

Leave a comment

Keretakan Pada Area Roof Top
 
1Roof TLR 2
 
 
Rembesan Air di Basement 1
 
2Kondisi Plafon Basement 1
 
 
Kondisi Jalan di Area Basemen yang Rusak
 
3Kondisi Beton Basement yg rusak
 
 
Welcome to The Lavande Residences 2013
 
4Welcome Apartemen Ku
 
 

Mengingatkan Kembali Pada Pemilihan PPPSRS Yang Penuh Dengan ‘Trik’ di The Lavande Residences

Leave a comment

PEMILIHAN PPPSRS PENUH DENGAN ‘TRIK’

May 18, 2012

Telah terjadi di The Lavande Residences

Rapat Umum yang diadakan di Gedung Smesco Indonesia lantai 4 Ruang Serbaguna Nareswara Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan seperti undangan dalam link ini (klik disini) undangan rapat umum 16 Mei 2012 pukul 16:00 – 20:00 dimaksudkan untuk membentuk suatu perhimpunan yang akan menentukan anggaran dasar belanja Apartement The Lavande Residences. Namun Rapat tersebut sudah di kontrol, disetir, bahkan dikuasai oleh suatu kelompok orang dari Developer.

Kejanggalan yang terjadi adalah:

1. Peserta rapat banyak dihadiri oleh orang yang hanya merupakan suruhan atau bayaran untuk mengambil suara dalam Pemilihan PPRSRS. Orang- orang tersebut memakai name tag yang mewakili unit-unit apartemen dengan surat kuasa (secara refleks penjaga didepan meminta surat kuasa, padahal kami adalah penghuni/pemilik langsung. Berarti banyak dari mereka masuk dengan surat kuasa yang entah bagaimana cara mendapatkannya). Jumlah mereka mempunyai persentase yang lebih besar dari pada orang yang merupakan pemilik/penghuni yang memiliki unit apartemen langsung, lebih dari setengah yang hadir saat itu. Hal ini kami rasakan waktu memasuki ruangan rapat. Kami datang 1 jam sebelum waktu rapat dimulai (walau kenyataannya rapat diundur hingga lebih dari 1 jam), di empat baris di depan telah diisi oleh orang-orang yang terlihat telah akrab diantara mereka, tetapi beberapa penghuni generasi pertama tinggal di The Lavande Residences mengatakan tidak pernah bertemu muka dengan mereka semua. Bahkan ada diantara mereka yang berteriak sinis terhadap penghuni yang cukup terkenal di lingkungan The Lavande Residences (beliau sebagai ketua serikat pekerja perbankan di Indonesia). Cukup janggal bagi kami apabila mereka berteriak tidak sopan terhadap penghuni senior yang telah kami kenal sangat baik. Menurut logika kami tidak mungkin penghuni asli yang tinggal di Lavande akan melakukan ini. Kalaupun memberikan kuasa tentunya tidak akan ke orang-orang seperti itu.

Telah jelas peserta rapat yang tidak kami kenali tersebut tidak akan mewakili kepentingan penghuni. Berikut adalah foto suasana pertama kali kami memasuki ruangan rapat yang disambut dengan musik yang sangat keras sehingga kami kesulitan apabila ingin berbicara dengan teman-teman kami. Akhirnya lokasi tempat duduk terbagi dua antara penghuni/pemilik asli The Lavande Residences dan penghuni “instan” yang merupakan wakil dari developer. Dan tentunya penghuni “instan” ini jauh lebih banyak daripada penghuni/pemilik asli unit The Lavande Residences.

2. Sebelum rapat ini diadakan, Pengelola Sementara Apartemen tersebut telah membagikan surat kuasa pemilihan PPRSRS. Surat kuasa ini dapat disalahgunakan apabila tanpa nama orang yang dikuasakan dan para pemilik ataupun penghuni dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Hal ini telah terjadi terhadap tetangga kami sesama penghuni The Lavande Residences.

3. Terdapat kejadian kehadiran penghuni / pemilik yang kami kenal baik mendapatkan masalah sewaktu akan memasuki ruangan rapat umum. Dengan alur yang dibuat rumit dan suasana mencekam (penuh dengan security yang seakan-akan peserta rapat semuanya akan melakukan kejahatan). Penghuni tersebut dilarang masuk dengan cara meng-intimidasi dengan meminta mereka untuk memasuki ruangan khusus yang telah mereka sediakan. Tentu saja kami tidak tinggal diam. Dengan permasalahan yang tidak pokok dan bagi kami pemilihan ketua PPPSRS ini setara dengan pemilihan ketua RT/RW ini, sampai-sampai penghuni yang sesungguhnya tidak diijinkan masuk adalah sangat keterlaluan.  Memang pada akhirnya kami dapat memasuki ruangan tetapi dengan cara kekerasan. Ini yang sangat kami sayangkan. Sepertinya terdapat perlakuan khusus bagi penghuni yang cukup vokal membela hak-haknya. Sebenarnya para penghuni yang datang ini adalah untuk membela kepentingan mereka sendiri atas hak-hak yang mereka miliki sendiri. Mengapa harus dipersulit?

Berikut adalah alur registrasi yang dibuat sedemikian rumitnya. Bagi kami rapat umum ini setara dengan rapat pemilihan RT/RW yang seharusnya tidak perlu dibuat serumit dan semencekam seperti saat itu.

4. Calon-calon ketua PPPSRS tidak diketahui sampai pada saat detik – detik pemilihan tersebut diadakan, bahkan waktu yang diberikan pada pemilik/penghuni untuk mengajukan calon-calonnya hanya ada beberapa menit saja. Sedangkan dari pihak developer sudah menyiapkan calon-calon dari mereka sendiri jauh hari sebelumnya tanpa sepengetahuan kita.

Gambar berikut adalah pembukaan rapat umum yang banyak dipertanyakan dan ditentang oleh para penghuni asli The Lavande Residence.  Tetapi semua proses ini seperti didukung bulat-bulat oleh penghuni “instan”. Karena skenarionya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya.

5. Pada saat penentuan calon ketua, bendahara dan sekretaris PPPSRS, para pemilik / penghuni hanya mempunyai waktu yang sangat singkat untuk memilih calon-calon yang ada. Terbagi menjadi 3 paket kandidat. Sedangkan profile, misi dan visi kerja para calon hanya dari penghuni asli yang cukup jelas. Kandidat dari developer bahkan tidak menyampaikan visi dan misinya. Bisa dibayangkan apabila visi dan misi yang diinginkan oleh penghuni dapat diakomodir oleh pihak developer tentunya tidak perlu terjadi  pemilihan PPPSRS yang penuh dengan trik ini.

6. Hasil dari pemilihan tersebut memang dimenangkan oleh calon dari developer dengan perolehan yang cukup jauh lebih dari 76 % (developer memiliki software yang memang telah dirancang untuk kegiatan perhitungan suara seperti ini). Logikanya apabila peserta rapat adalah benar-benar penghuni tentunya akan memilih kandidat yang lebih banyak dikenal dilingkungannya. Apalagi banyak dari peserta memegang surat kuasa yang tentunya tidak setiap hari berada di lingkungan apartemen. Tetapi calon dari developer yang untuk pertama kalinya kami bertemu dapat memenangkan suara dengan perbandingan yang sangat signifikan.

7. Semuanya berlangsung begitu cepat seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Pimpinan Rapat (ketua PPPSRS baru yang dipilih oleh developer) hanya membacakan hasil-hasil rapat yang sebenarnya sudah mereka persiapkan jauh hari sebelumnya. Setiap saran atau excuse yang muncul pada saat rapat diabaikan, semua alasannya waktu yang sedikit, notaris mengatakan sah, pimpinan rapat mengatakan sah. Pemilik / penghuni tidak dianggap dalam rapat tersebut. Jadi buat apa pemilik / penghuni menghadiri rapat tersebut hanya untuk mendengarkan saja, tetapi tidak boleh bersuara. Padahal namanya rapat seharusnya mendengarkan, memikirkan pendapat dari peserta rapat; bukan pesertanya yang disuruh mendengarkan saja!

8. Tidak ada wartawan yang diundang meliput acara tersebut, bahkan peserta tidak diperbolehkan membawa perekam, kamera dan sebagainya.

Suatu panggung sandiwara yang sangat kasar, “Aneh tapi Nyata” oleh segelintir orang yang mempunyai uang untuk membeli kuasa telah terjadi lagi di dunia rumah susun Indonesia.

Kami dari para pemilik / penghuni sudah memiliki komunitas yang sudah menyadari akan hal ini dan memiliki cara tersendiri untuk menghadapi PPPSRS yang tidak berpihak kepada penghuni.

Langkah-langkah Untuk Perbaikan Permasalahan Di The Lavande Residences

Leave a comment

Pertemuan Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Basuki T. Purnama) Membahas Permasalahan Rumah Susun (Apartemen) di Jakarta
 
1Pertemuan Forkom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta
 
 
Pertemuan Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dengan KAPPRI (Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto) Membahas Permasalahan Rumah Susun (Apartemen) di Jakarta
 
2Mengundang Ketua KAPPRI - Brigjen TNI Purn Krismanto Prawirosumarto
 
 
Pertemuan Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dengan APPERSI Membahas Permasalahan Rumah Susun (Apartemen) di Jakarta
 
3Hadir Dalam Pertemuan APPERSI
 
 
Pertemuan Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dengan Pengelola The Lavande Membahas Kenaikan Tarif Listrik. Tarif listrik ini adalah hal yang sensitif karena menyangkut permasalahan keuangan yang saat ini menjadi issue hangat di The Lavande Residences
 
4Pertemuan Forkom
 
 

Older Entries