Home

Penghuni The Lavande: Pemilihan P3SRS Penuh Rekayasa – Tribunnews.com

Leave a comment

Tribunnews.com » Metropolitan » News

Senin, 18 Mei 2015 23:26 WIB

Penghuni The Lavande: Pemilihan P3SRS Penuh Rekayasa
Kompas.com
The Lavande Residences Tebet
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pemilik dan penghuni Apartemen The Lavande Residences Tebet, Jakarta Selatan membantah pemilihan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) berlangsung demokratis. Yang terjadi justru pemilihan pengurus berlangsung penuh rekayasa, intimidasi dan tindakan represif kepada warga pemilik apartemen.Berikut pernyataan resmi pemilik dan penghuni The Lavande seperti disampaikan melalui juru bicaranya, Pratiwi Soediono dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

1. Kami, Pemilik dan Penghuni Apartemen The Lavande Residences Tebet, membantah pemilihan Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Komersial Campuran The Lavande Residences berlangsung secara demokratis.

2. Proses pemilihan ketua P3SRS Apartemen Lavande yang dilakukan pada hari Rabu (13 Mei 2015) di Gedung SMESCO sebagai bagian dari pelaksanaan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) Perhimpunan Penghuni dilaksanakan dengan penuh rekayasa, intimidasi, dan tindakan represif kepada warga Pemilik Apartemen.

3. Pelaksanaan cara yang dianggap RUTA kedua oleh oknum Ketua Perhimpunan Penghuni dilaksanakan secara sepihak tanpa mengindahkan :

a. Surat Pernyataan Sikap 100 Pemilik yang menginginkan RUTA dilaksanakan di Apartemen Lavande
b. Surat Keberatan dari 2 orang Pengurus P3SRS
c. Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memberitahukan agar pelaksanaan RUTA dijadwalkan ulang dan dilakukan proses mediasi
d. Undangan Mediasi dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pengurustidakhadir)

4. Oknum Pengurus P3SRS Apartemen Lavande tetap memaksakan terselenggaranya Acara RUTA tanggal 13 Mei 2015 dikarenakan masa kepengurusannya akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2015.

5. Pelaksanaan RUTA kali ini beragendakan Pertangung jawaban untuk Tahun 2012, 2013 dan 2014 karena Pengurus tidak melaksanakan RUTA yang seharusnya tahunan. Tiga RUTA dilaksanakan sekaligus.

6. Berbagai tindakan yang tidak demokratis diantaranya :

a. Oknum Pengurus P3SRS Apartemen Lavande secara sepihak melarang para peserta rapat untuk membawa kamera, alat perekam dan melarang melakukan proses dokumentasi kegiatan RUTA ini. Pelarangan sepihak inilah yang digunakan oleh para Petugas Keamanan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan represif dan intimidatif kepada Para Pemilik Apartemen.
b.Rapat Umum Tahunan dilaksanakan tanpa mengesahkan Tata Tertib Rapat.
c.Pimpinan Rapat (Ketua P3SRS) secara otoriter tidak membolehkan Peserta rapat melakukan verifikasi ulang terhadap peserta rapat, padahal banyak peserta rapat terindikasi fiktif.
Kejanggalan-kejanggalan dari peserta rapat fiktif ini seperti adanya peserta ganda (2 orang mewakili 1 Unit),adanya peserta yangg mengusulkan seseorang sebagai calon ketua tetapi tidak mengetahui orang yang dicalonkan, tidak bisa menunjukkan access card, mengklaim sebagai pemegang kuasa dari nomor unit yang tidak ada di Apartemen Lavande, dsb
d.Mengusir peserta rapat yang tidak sependapat dengan Pimpinan Sidang
e.Aspirasi / Pertanyaan dari Pemilik Apartemen terlalu dibatasi dengan alasan menghemat waktu.
f.Sampai akhir acara, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tertulis tidak pernah dibahas.

7. Bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun pada pelaksanaan RUTA ini, diantaranya:

a.Hak Memilih Pengurus dilaksanakan secara tidak adil berdasarkan NPP ;
b.Peserta rapat penuh rekayasa bukan Pemilik/Penghuni Apartemen Lavandeme lainkan pemegang surat kuasa yang tidak boleh diverifikasi selain oleh pengelola (padahal pengelola bukanlah bagian dari perhimpunan)

8. Bentuk pelanggaran Pergub DKI Nomor 168 Tahun 2014,diantaranya Pengurus yang terpilih tidak berdomisili di Apartemen Lavande.

Sebelumnya, pihak pengurus terpilih yakni dengan Ketua P3SRS Setiarto Haryono dan Sekretaris Aldrien Steven mengklaim rapat umum tersebut berlangsung demokratis.

… (untuk membaca lebih lanjut silakan klik atau tap disini:  http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/05/18/penghuni-the-lavande-pemilihan-p3srs-penuh-rekayasa)

Advertisements

Bukti Bahwa RUTA 13 Mei 2015 Berlangsung Penuh dengan Intimidasi, Represif dan Kekerasan (Youtube.com)

Leave a comment

  • Warga Dianiaya oleh Security Pengembang di RUTA Lavande 13 Mei 2015
    Bagaimana bisa demokratis kalau dalam rapat lebih banyak tindakan anarkis, intimidatif dan represif dari security pihak pengembang di RUTA The Lavande Residences di Smesco, Rabu, 13 Mei 2015 terhadap Warga Pemilik dan Penghuni. Tidak ada Transparansi dalam Kepengurusan dan Kepengelolaan di The Lavande Residences.

Sumber: https://youtu.be/bbZdkQ3Mp50

  • Warga Senior Lavande Didorong Hingga Terjatuh dalam RUTA Lavande 13 Mei 2015
    Bagaimana pemilihan bisa berlangsung secara demokratis kalau cara-cara rapatnya seperti ini. “Tertib” disini artinya dipaksa mengikuti ATURAN TIDAK BENAR mereka. Tentunya warga tidak terima diperlakukan seperti ini.
    RUTA di Gedung Smesco Jalan Gatot Subroto terpilih sebagai Ketua Setiarto Haryono dan Sekretaris Aldrien Steven dengan cara rekayasa negatif. Sangat jauh dari demokratis.

Sumber: https://youtu.be/ijgVknWCoKc

  • Pernyataan Ancaman “Akan Ditarik” oleh Security di RUTA Lavande 13 Mei 2015
    Rapat Umum Anggota di The Lavande Residences yang dilakukan dengan penuh intimidatif dan represif dari awal rapat hingga akhir rapat. Dan seperti inilah bagaimana jumlah security dari pihak pengembang jumlahnya lebih banyak dari Warga Pemilik dan Penghuni yang datang. “Tertib” disini diartikan harus menurut pada apa yang telah ditentukan sepihak oleh pihak P3SRS versi Pengembang!

Sumber: https://youtu.be/d0PSYSVKmSs

Penuh dengan Intimidasi dan Represif: Apartemen The Lavande Residences Tebet Lakukan Pemilihan Ketua P3SRS

Leave a comment

Jpeg

Rapat Umum Tahunan The Lavande Residences Rabu, 13 Mei 2015 ini Penuh dengan Intimidasi dan Represif

SURAT PERNYATAAN SIKAP

PEMILIK APARTEMEN THE LAVANDE RESIDENCES

Kami, Pemilik Apartemen The Lavande Residences (“Lavande”) yang bertanda tangan di bawah ini berikut dalam lampiran menyatakan sebagai berikut:

  1. Bahwa Rapat Umum Tahunan Anggota P3SRS Lavande (“Rapat”) telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 di Gedung Smesco, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, dengan cara melawan hukum dimana yang hadir dalam Rapat ini terdapat pemegang surat kuasa yang keabsahannya diragukan karena tidak dilakukan verifikasi antara Panitia dan Pemilik Lavande;
  2. Tata Tertib Rapat tidak dimintakan persetujuan kepada Pemilik Lavande yang hadir sehingga kami menganggap Tata Tertib tersebut tidak dapat digunakan untuk mengatur Rapat, tetapi Pimpinan Rapat pada pukul 16:00 tersebut tetap bersikeras melanjutkan Rapat dengan cara yang penuh intimidasi dan kekerasan. Pertanyaan dan usulan/tanggapan atas jawaban pertanyaan kami tidak diindahkan.
  3. Petugas keamanan yang berada di tempat Rapat ternyata didatangkan dari luar, bukan dari Lavande, sehingga tidak ada satupun yang kami kenal dan mereka berlaku represif dan kasar kepada kami, hingga ada warga Pemilik (Ibu Feby A. Josephine dan Bapak Charli Novitriyanto) terluka.
  4. Proses verifikasi peserta Rapat tidak dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lavande sehingga akibatnya kami, Pemilik Lavande menjadi minoritas di dalam Rapat, sedangkan Rapat ini adalah Rapat Pemilik Lavande.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami simpulkan:

  1. Kami tidak mengakui adanya Rapat ini karena dilaksanakan secara otoriter,penuh intimidasi dan represif yang dilakukan secara terorganisir, terstruktur dan masif;
  2. Kami tidak mengakui keputusan apapun yang diambil dalam Rapat ini karena keputusan-keputusan tersebut diambil secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74, 75, 76 dan 77 Undang-undang Republik Indonesia 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  3. Kami menginginkan Rapat yang diselenggarakan harus sesuai ketentuan Undang-undang yaitu:
    1. Yang memiliki hak suara hanya Pemilik Lavande yang menghuni unitnya.
    2. Para pemegang surat kuasa tidak mempunyai hak suara didalam pemilihan Pengurus P3SRS Lavande.
    3. Yang memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus P3SRS hanyalah Pemilik Lavande yang menghuni unitnya.
    4. Para pemegang surat kuasa hanya berhak atas suara dalam hal menentukan besarnya IPL, besarnya iuran kemasyarakatan dan urusan kemasyarakatan lain.

Demikian surat pernyataan sikap ini kami buat dan kami tanda tangani yang bermaterai cukup untuk  dpergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Mei 2015

Pukul: 18:50 WIB

Gedung SMESCO UKM

PEMILIK APARTEMEN THE LAVANDE RESIDENCES

Kami, Pemilik Apartemen The Lavande Residences

TANGGAPAN FKP THE LAVANDE TERHADAP PENGUMUMAN KETUA P3SRS DAN PENGELOLA

Leave a comment

Berikut ini adalah TANGGAPAN dari Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande Residences yang terdiri dari Warga Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dan juga Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences atas Pengumuman (No. 014/P3SRS/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015) yang disampaikan oleh Ketua P3SRS Setiarto Haryono dengan mengatasnamakan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) – (Benarkah Pengumuman ini merupakan hasil kesepakatan seluruh Pengurus, karena faktanya beberapa Pengurus tidaklah dilibatkan dalam pembuatan pengumuman ini? ):

PERNYATAAN 1:

Bahwa di Apartemen The Lavande Residences tidak ada organisasi resmi lain dalam bentuk/fungsi apapun selain P3SRSyang di sahkan Gubernur DKI Nomor 1259/2015 Tanggal 16 Agustus 2012.

TANGGAPAN:

Apa yang dimaksud oleh Ketua P3SRS sebagai organisasi resmi yang lain selain P3SRS? Forum Komunikasi 100% Pemilik dan Penghuni  beranggotakan Para Pemilik dan Penghuni Apartemen The Lavande Residences yang tujuannya jelas yaitu memperjuangkan terwujudnya TRANSPARANSI dalam segala hal; yakni transparansi kepengurusan, kepengelolaan dan terutama keuangan. Forum Warga ingin meluruskan tidak amanahnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara P3SRS yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang digariskan dalam AD/ART. Salah satu kewajiban yang tidak pernah dilaksanakan tersebut adalah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun dalam Rapat Umum Perhimpunan. Dengan demikian untuk tujuan ini tidaklah diperlukan suatu organisasi resmi. Pertanyaannya, bagaimana dengan keberadaan PT. Prima Buana Internusa/Innercity di The Lavande Residences? Jelas PT. PBI adalah organisasi resmi yang saat ini berada di Apartemen The Lavande Residences. Tidakkah ini bertentangan?

PERNYATAAN 2:

Bahwa terhadap gugatan perdata dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi 100% kepada Pengurus P3SRS Lavande Residences sudah diputuskan melalui sidang Pengadilan Perdata Jakarta Selatan No. 761/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2014, yang hasilnya menolak gugatan tersebut.

TANGGAPAN:

Putusan Pengadilan menyatakan: Para Penggugat sebagai “wakil kelompok” dalam mengajukan gugatan dengan “tata cara gugatan perwakilan kelompok” tidak sah; Jadi gugatan secara formil tidak dapat diterima namun tidak ada putusan apapun yang berkaitan dengan materi gugatan. Gugatan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari hasil mediasi (9 Oktober 2013) yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Ketua P3SRS namun tidak dilaksanakan dan kami masih terus meminta pertanggungjawaban Ketua P3SRS hingga hasil Mediasi dilaksanakan. Isi inti Berita Acara Mediasi adalah :

a. Pemberlakuan tarif listrik sesuai dengan tarif PLN/Pemerintah

b. Pemberlakuan tarif IPL sebesar Rp. 12.000,- per meter persegi hingga diperoleh hasil audit (oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)

c. Melaksanakan Rapat Umum Anggota secara jujur dan terbuka yang diselenggarakan di Apartemen The Lavande Residences.

PERNYATAAN 3: 

Bahwa di lingkungan Apartemen The Lavande Residences hanya dan berlaku iuran/biaya sebagai berikut :

  1. Pembayaran biaya rekening utilitas (Air & Listrik) sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan perhitungan yang merujuk tarif resmi dari PLN & PDAM
  2. Pembayaran biaya IPL sesuai ketentuan yang berlaku yang dipergunakan untuk pembayaran operasional pemeliharaan gedung public area, gaji karyawan, operasional kantor serta preventif public area sesuai dengan yang sudah dijelaskan di buku Tata Tertib Hunian

Segala bentuk Iuran/pengeluaran lain yang dikeluarkan atau dikenakan oleh organisasi/kelompok selain  P3SRS dan Badan Pengelola di lingkungan Apartemen The Lavande dinyatakan tidak berlaku dan diluar tanggung jawab P3SRS dan Badan Pengelola.

TANGGAPAN:

a. Benarkah tarif listrik yang diberlakukan di The Lavande Residences merujuk pada tarif resmi PLN? Karena faktanya tidak demikian. Tarif listrik yang diberlakukan saat ini telah di mark-up oleh Pengelola, tidak ada penjelasan secara terbuka dan transparan melalui sebuah pertemuan dengan seluruh warga mengenai dasar perhitungan tarif listrik tersebut. Me-mark-up tarif listrik merupakan tindakan pelanggaran atas UU Ketenagalistrikan no.30, tahun 2009.

b. Tarif IPL yang diberlakukan saat ini adalah juga tarif yang dinaikkan sepihak oleh Ketua P3SRS tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Anggota untuk membahas Rencana Anggaran Perhimpunan (sesuai dengan yang diamanahkan dalam Anggaran Rumah Tangga The Lavande Residences). Hasil pertemuan warga dengan Ketua P3SRS pada 20 April 2013 jelas menghasilkan kesepakatan tarif IPL tetap Rp. 12,000/m2, BUKAN Rp. 14,000/m2 (kami meyimpan notulen pertemuan tersebut). Artinya warga yang belum mengetahui aturan dalam Anggaran Rumah Tangga mengenai mekanisme penentuan tarif IPL dan tidak sempat hadir di pertemuan Warga (20 April 2013) tersebut telah dicurangi oleh Ketua P3SRS, dan pada akhirnya membayar tarif IPL lebih tinggi dari seharusnya.

PERNYATAAN 4:

Terkait dengan keluarnya putusan Pengadilan Perdata Jakarta Selatan No. 761/PDT.G/2013/PN. Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2014, maka tarif Listrik dan IPL yang berlaku adalah tarif yang sudah pernah di umumkan sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2013.

TANGGAPAN:

Dalam putusan Pengadilan tidak ada satupun pernyataan yang menyebut bahwa warga harus membayar listrik dan IPL dengan tarif ilegal yang diberlakukan oleh  Ketua P3SRS dan Badan Pengelola. Kami meminta Ketua P3SRS untuk lebih cerdas dalam menyikapi fakta ini dan lebih bijak dalam bertindak. Mohon untuk tidak membodohi warga Anda sendiri.

PERNYATAAN 5:

Bahwa terkait dengan adanya pemasangan Bendera Merah Putih di balkon unit milik warga dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang tata cara pemasangan bendera dan lain-lain, Kami selaku Pengurus P3SRS dan Badan Pengelola menghimbau untuk dilepas dikarenakan cara pemasangan tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

TANGGAPAN:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

(1)  Bendera Negara dapat digunakan sebagai:

a.  tanda perdamaian;

(2) Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) digunakan apabila terjadi konflik

horizontal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Dalam  hal  Bendera  Negara  sebagai  tanda  perdamaian dikibarkan  pada  saat  terjadi konflik  horizontal

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  setiap  pihak  yang bertikai wajib menghentikan pertikaian.

Dengan demikian, kami memasang bendera merah putih sebagai simbol perjuangan mewujudkan transparansi di The Lavande Residences dan pemasangan ini tidak menyalahi aturan karena memang sedang terjadi konflik di rumah kami. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para Warga Pemilik dan Penghuni untuk memasang Bendera Merah Putih di balkon unit The Lavande Residences sebagai Tanda Perjuangan hingga didapatkan Kepengurusan dan Kepengelolaan yang transparan, jujur, dapat dipercaya, berpihak kepada Penghuni The Lavande Residences serta independen.

PERNYATAAN 6:

Bahwa terkait pemasangan kWh Meter di dalam unit, kami menghimbau untuk dilepas karena hal ini berpotensi menimbulkan resiko konsleting dan lainnya yang bisa memicu timbulnya bahaya kebakaran. Segala bentuk kerusakan yang terjadi Meter didalam unit-unit akan menjadi tanggung jawab unit yang memasangnya.

TANGGAPAN:

Berawal dari warga Pemilik dan Penghuni yang mengeluhkan pencatatan listrik dari pihak Engineering yang tidak mencerminkan pemakaian sesungguhnya (misalnya unit dihuni hanya 2 minggu dalam satu bulan namun tagihannya sama dengan saat dihuni satu bulan penuh) dan telah disampaikan kepada pihak Pengelola namun tidak ada jalan keluar yang memuaskan. Warga yang tidak mau ketidakwajaran penggunaan listrik ini berlangsung terus-menerus, akhirnya berinisiatif memasang kWh meter (berstandar SNI dan bersertifikat tera dari Balai Metrologi) dalam unit yang berfungsi untuk membaca pemakaian listrik dalam unit sebagai pembanding. Adalah berlebihan bila dikatakan pemasangan ini berpotensi menimbulkan korsleting, karena secara teknis telah diperhitungkan dari segi kelayakan dan keamanan. Kami siap bertemu kapanpun dengan Ketua P3SRS dan Pengelola untuk menjelaskan teknis perihal pemasangan alat ini.

Terkait insiden kebakaran di Café lantai LG dan meledaknya MCB di ruang panel listrik di tower C lantai GF pada Rabu malam, 24 Februari 2015, kami mempertanyakan mengapa saat terjadi peristiwa kebakaran di lantai LG (dapur kafe), sprinkler tidak berfungsi dan alarm tidak berbunyi ? Dan bagaimana prosedur perawatan MCB utama di ruang panel listrik selama ini? Mohon warga diberi penjelasan rinci secara terbuka mengenai dua peristiwa yang terjadi pada hari yang sama tersebut.

PERNYATAAN 7: 

Apabila ada keluhan atas kWh Meter standard yang dipasang oleh Badan Pengelola harap menghubungi Badan Pengelola untuk penyelesaian masalah keluhan tersebut.

TANGGAPAN:

Telah banyak keluhan yang disampaikan warga Pemilik dan Penghuni berkaitan dengan kWh meter standar yang dipasang Badan Pengelola. Mulai dari pencatatan yang tidak akurat, kondisi ruang panel yang sempit dan panas sehingga dapat mempengaruhi kerja kWh meter, masalah surat sertifikasi kWh meter yang tidak dapat ditunjukkan pihak Engineering saat diminta salah satu warga, hingga yang serius adalah dilakukannya penggantian kWh meter secara sepihak oleh pihak Pengelola TANPA IZIN dari pemilik unit. Beberapa pemilik yang diganti kWh meternya tanpa pemberitahuan ini telah sejak lama meminta bertemu dengan Ketua P3SRS meminta penjelasan (bahkan satu Pemilik meminta sejak September 2014), namun hingga detik ini Ketua P3SRS belum juga sanggup menemui warga Pemilik tersebut. Ada apa sebenarnya? Mohon kepada Ketua P3SRS untuk segera menemui kami, warga anda. Bila Anda benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bukan?

KESIMPULAN:

  1. Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences tidak akan terbentuk,
  2. Tidak akan ada Mediasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
  3. Tidak akan ada Gugatan Perdata dari Warga Pemilik kepada Pengurus P3SRS, dan
  4. Tidak akan ada demo besar Warga Apartemen di Jakarta ke Balaikota dan Disperum DKI (10 Maret 2015)

APABILA:

Pengurus P3SRS, terutama Ketua, sejak awal memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta senantiasa mengedepankan  prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal  keuangan, kepengurusan dan kepengelolaan.

Versi cetak (PDF) silakan diunduh dari sini: TANGGAPAN FKP THE LAVANDE TERHADAP PENGUMUMAN KETUA P3SRS DAN PENGELOLA

Kelanjutan dari Akan Berakhirnya Kepengurusan P3SRS The Lavande Residences pada 15 Mei 2015

1 Comment

Berikut ini adalah pengumuman di papan pengumuman Pengelola mengenai “Informasi Masa Akhir Kepengurusan P3SRS Apartemen The Lavande Residences” yang akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2015:
 
Informasi Masa Akhir Kepengurusan P3SRS Apartemen The Lavande Residences
 
Untuk selanjutnya, akankah hal-hal yang pernah terjadi seperti dibawah ini terulang kembali di The Lavande Residences?
 

PEMILIHAN PPPSRS PENUH DENGAN ‘TRIK’

May 18, 2012
Telah terjadi di The Lavande Residences

Rapat Umum yang diadakan di Gedung Smesco Indonesia lantai 4 Ruang Serbaguna Nareswara Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan seperti undangan dalam link ini (klik disini) undangan rapat umum 16 Mei 2012 pukul 16:00 – 20:00 dimaksudkan untuk membentuk suatu perhimpunan yang akan menentukan anggaran dasar belanja Apartement The Lavande Residences. Namun Rapat tersebut sudah di kontrol, disetir, bahkan dikuasai oleh suatu kelompok orang dari Developer.

Kejanggalan yang terjadi adalah:

1. Peserta rapat banyak dihadiri oleh orang yang hanya merupakan suruhan atau bayaran untuk mengambil suara dalam Pemilihan PPRSRS. Orang- orang tersebut memakai name tag yang mewakili unit-unit apartemen dengan surat kuasa (secara refleks penjaga didepan meminta surat kuasa, padahal kami adalah penghuni/pemilik langsung. Berarti banyak dari mereka masuk dengan surat kuasa yang entah bagaimana cara mendapatkannya). Jumlah mereka mempunyai persentase yang lebih besar dari pada orang yang merupakan pemilik/penghuni yang memiliki unit apartemen langsung, lebih dari setengah yang hadir saat itu. Hal ini kami rasakan waktu memasuki ruangan rapat. Kami datang 1 jam sebelum waktu rapat dimulai (walau kenyataannya rapat diundur hingga lebih dari 1 jam), di empat baris di depan telah diisi oleh orang-orang yang terlihat telah akrab diantara mereka, tetapi beberapa penghuni generasi pertama tinggal di The Lavande Residences mengatakan tidak pernah bertemu muka dengan mereka semua. Bahkan ada diantara mereka yang berteriak sinis terhadap penghuni yang cukup terkenal di lingkungan The Lavande Residences (beliau sebagai ketua serikat pekerja perbankan di Indonesia). Cukup janggal bagi kami apabila mereka berteriak tidak sopan terhadap penghuni senior yang telah kami kenal sangat baik. Menurut logika kami tidak mungkin penghuni asli yang tinggal di Lavande akan melakukan ini. Kalaupun memberikan kuasa tentunya tidak akan ke orang-orang seperti itu.

Telah jelas peserta rapat yang tidak kami kenali tersebut tidak akan mewakili kepentingan penghuni. Berikut adalah foto suasana pertama kali kami memasuki ruangan rapat yang disambut dengan musik yang sangat keras sehingga kami kesulitan apabila ingin berbicara dengan teman-teman kami. Akhirnya lokasi tempat duduk terbagi dua antara penghuni/pemilik asli The Lavande Residences dan penghuni “instan” yang merupakan wakil dari developer. Dan tentunya penghuni “instan” ini jauh lebih banyak daripada penghuni/pemilik asli unit The Lavande Residences.

2. Sebelum rapat ini diadakan, Pengelola Sementara Apartemen tersebut telah membagikan surat kuasa pemilihan PPRSRS. Surat kuasa ini dapat disalahgunakan apabila tanpa nama orang yang dikuasakan dan para pemilik ataupun penghuni dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Hal ini telah terjadi terhadap tetangga kami sesama penghuni The Lavande Residences.

3. Terdapat kejadian kehadiran penghuni / pemilik yang kami kenal baik mendapatkan masalah sewaktu akan memasuki ruangan rapat umum. Dengan alur yang dibuat rumit dan suasana mencekam (penuh dengan security yang seakan-akan peserta rapat semuanya akan melakukan kejahatan). Penghuni tersebut dilarang masuk dengan cara meng-intimidasi dengan meminta mereka untuk memasuki ruangan khusus yang telah mereka sediakan. Tentu saja kami tidak tinggal diam. Dengan permasalahan yang tidak pokok dan bagi kami pemilihan ketua PPPSRS ini setara dengan pemilihan ketua RT/RW ini, sampai-sampai penghuni yang sesungguhnya tidak diijinkan masuk adalah sangat keterlaluan.  Memang pada akhirnya kami dapat memasuki ruangan tetapi dengan cara kekerasan. Ini yang sangat kami sayangkan. Sepertinya terdapat perlakuan khusus bagi penghuni yang cukup vokal membela hak-haknya. Sebenarnya para penghuni yang datang ini adalah untuk membela kepentingan mereka sendiri atas hak-hak yang mereka miliki sendiri. Mengapa harus dipersulit?

Berikut adalah alur registrasi yang dibuat sedemikian rumitnya. Bagi kami rapat umum ini setara dengan rapat pemilihan RT/RW yang seharusnya tidak perlu dibuat serumit dan semencekam seperti saat itu.

4. Calon-calon ketua PPPSRS tidak diketahui sampai pada saat detik – detik pemilihan tersebut diadakan, bahkan waktu yang diberikan pada pemilik/penghuni untuk mengajukan calon-calonnya hanya ada beberapa menit saja. Sedangkan dari pihak developer sudah menyiapkan calon-calon dari mereka sendiri jauh hari sebelumnya tanpa sepengetahuan kita.

Gambar berikut adalah pembukaan rapat umum yang banyak dipertanyakan dan ditentang oleh para penghuni asli The Lavande Residence.  Tetapi semua proses ini seperti didukung bulat-bulat oleh penghuni “instan”. Karena skenarionya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya.

5. Pada saat penentuan calon ketua, bendahara dan sekretaris PPPSRS, para pemilik / penghuni hanya mempunyai waktu yang sangat singkat untuk memilih calon-calon yang ada. Terbagi menjadi 3 paket kandidat. Sedangkan profile, misi dan visi kerja para calon hanya dari penghuni asli yang cukup jelas. Kandidat dari developer bahkan tidak menyampaikan visi dan misinya. Bisa dibayangkan apabila visi dan misi yang diinginkan oleh penghuni dapat diakomodir oleh pihak developer tentunya tidak perlu terjadi  pemilihan PPPSRS yang penuh dengan trik ini.

6. Hasil dari pemilihan tersebut memang dimenangkan oleh calon dari developer dengan perolehan yang cukup jauh lebih dari 76 % (developer memiliki software yang memang telah dirancang untuk kegiatan perhitungan suara seperti ini). Logikanya apabila peserta rapat adalah benar-benar penghuni tentunya akan memilih kandidat yang lebih banyak dikenal dilingkungannya. Apalagi banyak dari peserta memegang surat kuasa yang tentunya tidak setiap hari berada di lingkungan apartemen. Tetapi calon dari developer yang untuk pertama kalinya kami bertemu dapat memenangkan suara dengan perbandingan yang sangat signifikan.

7. Semuanya berlangsung begitu cepat seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Pimpinan Rapat (ketua PPPSRS baru yang dipilih oleh developer) hanya membacakan hasil-hasil rapat yang sebenarnya sudah mereka persiapkan jauh hari sebelumnya. Setiap saran atau excuse yang muncul pada saat rapat diabaikan, semua alasannya waktu yang sedikit, notaris mengatakan sah, pimpinan rapat mengatakan sah. Pemilik / penghuni tidak dianggap dalam rapat tersebut. Jadi buat apa pemilik / penghuni menghadiri rapat tersebut hanya untuk mendengarkan saja, tetapi tidak boleh bersuara. Padahal namanya rapat seharusnya mendengarkan, memikirkan pendapat dari peserta rapat; bukan pesertanya yang disuruh mendengarkan saja!

8. Tidak ada wartawan yang diundang meliput acara tersebut, bahkan peserta tidak diperbolehkan membawa perekam, kamera dan sebagainya.

Suatu panggung sandiwara yang sangat kasar, “Aneh tapi Nyata” oleh segelintir orang yang mempunyai uang untuk membeli kuasa telah terjadi lagi di dunia rumah susun Indonesia.

Kami dari para pemilik / penghuni sudah memiliki komunitas yang sudah menyadari akan hal ini dan memiliki cara tersendiri untuk menghadapi PPPSRS yang tidak berpihak kepada penghuni.