Berikut ini adalah TANGGAPAN dari Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande Residences yang terdiri dari Warga Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences dan juga Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences atas Pengumuman (No. 014/P3SRS/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015) yang disampaikan oleh Ketua P3SRS Setiarto Haryono dengan mengatasnamakan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) – (Benarkah Pengumuman ini merupakan hasil kesepakatan seluruh Pengurus, karena faktanya beberapa Pengurus tidaklah dilibatkan dalam pembuatan pengumuman ini? ):

PERNYATAAN 1:

Bahwa di Apartemen The Lavande Residences tidak ada organisasi resmi lain dalam bentuk/fungsi apapun selain P3SRSyang di sahkan Gubernur DKI Nomor 1259/2015 Tanggal 16 Agustus 2012.

TANGGAPAN:

Apa yang dimaksud oleh Ketua P3SRS sebagai organisasi resmi yang lain selain P3SRS? Forum Komunikasi 100% Pemilik dan Penghuni  beranggotakan Para Pemilik dan Penghuni Apartemen The Lavande Residences yang tujuannya jelas yaitu memperjuangkan terwujudnya TRANSPARANSI dalam segala hal; yakni transparansi kepengurusan, kepengelolaan dan terutama keuangan. Forum Warga ingin meluruskan tidak amanahnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara P3SRS yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang digariskan dalam AD/ART. Salah satu kewajiban yang tidak pernah dilaksanakan tersebut adalah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun dalam Rapat Umum Perhimpunan. Dengan demikian untuk tujuan ini tidaklah diperlukan suatu organisasi resmi. Pertanyaannya, bagaimana dengan keberadaan PT. Prima Buana Internusa/Innercity di The Lavande Residences? Jelas PT. PBI adalah organisasi resmi yang saat ini berada di Apartemen The Lavande Residences. Tidakkah ini bertentangan?

PERNYATAAN 2:

Bahwa terhadap gugatan perdata dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi 100% kepada Pengurus P3SRS Lavande Residences sudah diputuskan melalui sidang Pengadilan Perdata Jakarta Selatan No. 761/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2014, yang hasilnya menolak gugatan tersebut.

TANGGAPAN:

Putusan Pengadilan menyatakan: Para Penggugat sebagai “wakil kelompok” dalam mengajukan gugatan dengan “tata cara gugatan perwakilan kelompok” tidak sah; Jadi gugatan secara formil tidak dapat diterima namun tidak ada putusan apapun yang berkaitan dengan materi gugatan. Gugatan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari hasil mediasi (9 Oktober 2013) yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Ketua P3SRS namun tidak dilaksanakan dan kami masih terus meminta pertanggungjawaban Ketua P3SRS hingga hasil Mediasi dilaksanakan. Isi inti Berita Acara Mediasi adalah :

a. Pemberlakuan tarif listrik sesuai dengan tarif PLN/Pemerintah

b. Pemberlakuan tarif IPL sebesar Rp. 12.000,- per meter persegi hingga diperoleh hasil audit (oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)

c. Melaksanakan Rapat Umum Anggota secara jujur dan terbuka yang diselenggarakan di Apartemen The Lavande Residences.

PERNYATAAN 3: 

Bahwa di lingkungan Apartemen The Lavande Residences hanya dan berlaku iuran/biaya sebagai berikut :

  1. Pembayaran biaya rekening utilitas (Air & Listrik) sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan perhitungan yang merujuk tarif resmi dari PLN & PDAM
  2. Pembayaran biaya IPL sesuai ketentuan yang berlaku yang dipergunakan untuk pembayaran operasional pemeliharaan gedung public area, gaji karyawan, operasional kantor serta preventif public area sesuai dengan yang sudah dijelaskan di buku Tata Tertib Hunian

Segala bentuk Iuran/pengeluaran lain yang dikeluarkan atau dikenakan oleh organisasi/kelompok selain  P3SRS dan Badan Pengelola di lingkungan Apartemen The Lavande dinyatakan tidak berlaku dan diluar tanggung jawab P3SRS dan Badan Pengelola.

TANGGAPAN:

a. Benarkah tarif listrik yang diberlakukan di The Lavande Residences merujuk pada tarif resmi PLN? Karena faktanya tidak demikian. Tarif listrik yang diberlakukan saat ini telah di mark-up oleh Pengelola, tidak ada penjelasan secara terbuka dan transparan melalui sebuah pertemuan dengan seluruh warga mengenai dasar perhitungan tarif listrik tersebut. Me-mark-up tarif listrik merupakan tindakan pelanggaran atas UU Ketenagalistrikan no.30, tahun 2009.

b. Tarif IPL yang diberlakukan saat ini adalah juga tarif yang dinaikkan sepihak oleh Ketua P3SRS tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Anggota untuk membahas Rencana Anggaran Perhimpunan (sesuai dengan yang diamanahkan dalam Anggaran Rumah Tangga The Lavande Residences). Hasil pertemuan warga dengan Ketua P3SRS pada 20 April 2013 jelas menghasilkan kesepakatan tarif IPL tetap Rp. 12,000/m2, BUKAN Rp. 14,000/m2 (kami meyimpan notulen pertemuan tersebut). Artinya warga yang belum mengetahui aturan dalam Anggaran Rumah Tangga mengenai mekanisme penentuan tarif IPL dan tidak sempat hadir di pertemuan Warga (20 April 2013) tersebut telah dicurangi oleh Ketua P3SRS, dan pada akhirnya membayar tarif IPL lebih tinggi dari seharusnya.

PERNYATAAN 4:

Terkait dengan keluarnya putusan Pengadilan Perdata Jakarta Selatan No. 761/PDT.G/2013/PN. Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2014, maka tarif Listrik dan IPL yang berlaku adalah tarif yang sudah pernah di umumkan sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2013.

TANGGAPAN:

Dalam putusan Pengadilan tidak ada satupun pernyataan yang menyebut bahwa warga harus membayar listrik dan IPL dengan tarif ilegal yang diberlakukan oleh  Ketua P3SRS dan Badan Pengelola. Kami meminta Ketua P3SRS untuk lebih cerdas dalam menyikapi fakta ini dan lebih bijak dalam bertindak. Mohon untuk tidak membodohi warga Anda sendiri.

PERNYATAAN 5:

Bahwa terkait dengan adanya pemasangan Bendera Merah Putih di balkon unit milik warga dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang tata cara pemasangan bendera dan lain-lain, Kami selaku Pengurus P3SRS dan Badan Pengelola menghimbau untuk dilepas dikarenakan cara pemasangan tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

TANGGAPAN:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

(1)  Bendera Negara dapat digunakan sebagai:

a.  tanda perdamaian;

(2) Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) digunakan apabila terjadi konflik

horizontal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Dalam  hal  Bendera  Negara  sebagai  tanda  perdamaian dikibarkan  pada  saat  terjadi konflik  horizontal

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  setiap  pihak  yang bertikai wajib menghentikan pertikaian.

Dengan demikian, kami memasang bendera merah putih sebagai simbol perjuangan mewujudkan transparansi di The Lavande Residences dan pemasangan ini tidak menyalahi aturan karena memang sedang terjadi konflik di rumah kami. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para Warga Pemilik dan Penghuni untuk memasang Bendera Merah Putih di balkon unit The Lavande Residences sebagai Tanda Perjuangan hingga didapatkan Kepengurusan dan Kepengelolaan yang transparan, jujur, dapat dipercaya, berpihak kepada Penghuni The Lavande Residences serta independen.

PERNYATAAN 6:

Bahwa terkait pemasangan kWh Meter di dalam unit, kami menghimbau untuk dilepas karena hal ini berpotensi menimbulkan resiko konsleting dan lainnya yang bisa memicu timbulnya bahaya kebakaran. Segala bentuk kerusakan yang terjadi Meter didalam unit-unit akan menjadi tanggung jawab unit yang memasangnya.

TANGGAPAN:

Berawal dari warga Pemilik dan Penghuni yang mengeluhkan pencatatan listrik dari pihak Engineering yang tidak mencerminkan pemakaian sesungguhnya (misalnya unit dihuni hanya 2 minggu dalam satu bulan namun tagihannya sama dengan saat dihuni satu bulan penuh) dan telah disampaikan kepada pihak Pengelola namun tidak ada jalan keluar yang memuaskan. Warga yang tidak mau ketidakwajaran penggunaan listrik ini berlangsung terus-menerus, akhirnya berinisiatif memasang kWh meter (berstandar SNI dan bersertifikat tera dari Balai Metrologi) dalam unit yang berfungsi untuk membaca pemakaian listrik dalam unit sebagai pembanding. Adalah berlebihan bila dikatakan pemasangan ini berpotensi menimbulkan korsleting, karena secara teknis telah diperhitungkan dari segi kelayakan dan keamanan. Kami siap bertemu kapanpun dengan Ketua P3SRS dan Pengelola untuk menjelaskan teknis perihal pemasangan alat ini.

Terkait insiden kebakaran di Café lantai LG dan meledaknya MCB di ruang panel listrik di tower C lantai GF pada Rabu malam, 24 Februari 2015, kami mempertanyakan mengapa saat terjadi peristiwa kebakaran di lantai LG (dapur kafe), sprinkler tidak berfungsi dan alarm tidak berbunyi ? Dan bagaimana prosedur perawatan MCB utama di ruang panel listrik selama ini? Mohon warga diberi penjelasan rinci secara terbuka mengenai dua peristiwa yang terjadi pada hari yang sama tersebut.

PERNYATAAN 7: 

Apabila ada keluhan atas kWh Meter standard yang dipasang oleh Badan Pengelola harap menghubungi Badan Pengelola untuk penyelesaian masalah keluhan tersebut.

TANGGAPAN:

Telah banyak keluhan yang disampaikan warga Pemilik dan Penghuni berkaitan dengan kWh meter standar yang dipasang Badan Pengelola. Mulai dari pencatatan yang tidak akurat, kondisi ruang panel yang sempit dan panas sehingga dapat mempengaruhi kerja kWh meter, masalah surat sertifikasi kWh meter yang tidak dapat ditunjukkan pihak Engineering saat diminta salah satu warga, hingga yang serius adalah dilakukannya penggantian kWh meter secara sepihak oleh pihak Pengelola TANPA IZIN dari pemilik unit. Beberapa pemilik yang diganti kWh meternya tanpa pemberitahuan ini telah sejak lama meminta bertemu dengan Ketua P3SRS meminta penjelasan (bahkan satu Pemilik meminta sejak September 2014), namun hingga detik ini Ketua P3SRS belum juga sanggup menemui warga Pemilik tersebut. Ada apa sebenarnya? Mohon kepada Ketua P3SRS untuk segera menemui kami, warga anda. Bila Anda benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bukan?

KESIMPULAN:

  1. Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences tidak akan terbentuk,
  2. Tidak akan ada Mediasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
  3. Tidak akan ada Gugatan Perdata dari Warga Pemilik kepada Pengurus P3SRS, dan
  4. Tidak akan ada demo besar Warga Apartemen di Jakarta ke Balaikota dan Disperum DKI (10 Maret 2015)

APABILA:

Pengurus P3SRS, terutama Ketua, sejak awal memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta senantiasa mengedepankan  prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal  keuangan, kepengurusan dan kepengelolaan.

Versi cetak (PDF) silakan diunduh dari sini: TANGGAPAN FKP THE LAVANDE TERHADAP PENGUMUMAN KETUA P3SRS DAN PENGELOLA

Advertisements