Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 10:29 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/103130_rusun1.jpg

Jakarta -Masalah tarif listrik menjadi keluhan para penghuni rusun/apartemen, mereka anggap tarif yang dikenakan pengelola rusun terlalu mahal. Masalah tarif listrik salah satu konflik antara penghuni dengan pengelola rusun yang dikelola oleh pengembang.

“Listrik misalnya kok harganya sama dengan rumah tangga mewah atau bisnis,” ungkap Sekjen Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Aguswandi Tanjung kepada detikFinance, Senin (29/09/2014).

Aguswandi menilai tarif listrik per kwh di apartemen sama dengan kantor atau pusat bisnis. Ia beralasan gardu PT PLN sengaja diletakan di luar rusun agar tarif mudah dikontrol oleh pihak pengembang yang menguasai perhimpunan pengurus rumah susun (PPRS). Ia menganggap tarif listrik di dalam apartemen/rusun dikelola oleh pengembang, bukan lagi oleh PLN, sehingga tarifnya kelewat tinggi.

“Jadi yang menentukan besaran listrik itu pengelola (pengembang). Kemudian di dalam pengelolaan listrik apartemen, pihak pengelola juga mengambil lagi iuran dengan dalih ada dana pengelolaan listrik lalu kena lagi pajak PPN. Sebenarnya badan usaha ini ilegal. Swasta ini harus mendapatkan izin dari menteri. Kenapa PLN tidak menindak? karena masalah SDM yang tidak bisa mengatasi persoalan itu,” paparnya.

Di sisi lain, pengelola (PPRS pengembang) sengaja memadukan konsep antara hunian dengan pusat bisnis untuk memudahkan menentukan besaran tarif listrik. Padahal apartemen hanyalah untuk tempat tinggal bukan tempat untuk mencari uang. Saat ini, tarif listrik untuk pusat bisnis rata-rata Rp 1.300-an per Kwh, sedangkan untuk rumah tangga golongan R-1 1.300 Va sebelum September 2014 masih Rp 1.090 per kwh.

“Kenapa kita masuk ke sektor bisnis? Karena apartemen ini ada mal, kantornya. Jadi ini perjanjian bisnis dengan PLN,” katanya.

Tidak hanya listrik yang menjadi masalah, ia menuding tindakan curang pengembang lainnya terjadi di dalam penyediaan air bersih.

“Air PAM dibangun di luar pagar apartemen, masuk ke apartemen pengelola yang megang. Karena tarif air PAM yang mahal lalu dia (pengembang) ngebor dan dicampur air PAM ini sama dengan air tanah. Tetapi harganya dikasih harga PAM. Kalau pompa ini rusak harus diminta lagi iuran dari penghuni. Jadi kompleks sekali masalahnya,” jelasnya.

Kisruh di sejumlah rusun/apartemen dan mal di Jakarta terjadi antara pihak penghuni dan pengembang masing-masing mengklaim sebagai pengelola. Misalnya konflik penghuni dan pengembang terjadi di apartemen di kawasan kota, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

(wij/hen)

Advertisements