Home

Detik.com: Rusun, dari Mafia Properti Hingga Sarang Spekulan

Leave a comment

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 14:26 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/142844_rusun1.jpg
Jakarta -Konflik yang melibatkan para penghuni dengan pengembang yang juga sebagai pengelola rusun kerap terjadi di lapangan. Kedua pihak merasa berhak mengelola perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS).Maklum saja, mengelola rusun sama saja mengelola lumbung uang dari biaya-biaya yang ditagih kepada penghuni mulai dari perawatan lingkungan (IPL), listrik, air, gas, dan lain-lain.

Misalnya, menurut data Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) di salah satu rusun/apartemen di Permata Hijau, Jakarta Barat, dana yang dikumpulkan dari Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) saja bisa mencapai Rp 40 miliar per tahun. Angka ini belum termasuk dana sinking fund (perawatan gedung) yang mencapai 10% dari IPL.

Melihat besarnya potensi uang di rusun/apartemen, tak heran banyak pengembang ‘tetap betah’ mengelola rusun, dengan berbagai daya upaya. Sehingga menurut, versi kalangan penghuni, pihak pengembang melakukan praktik-praktik manipulasi yang merugikan konsumen.

“Saya kira ini yang dinamakan praktik mafia properti,” ungkap Sekjen Aperssi Aguswandi Tanjung kepada detikFinance, Senin (29/08/2014).

Aguswandi mengungkapkan sistem penguasaan apartemen/rusun oleh pengembang cukup besar, misalnya jika pemilik ingin menjual apartemennya, maka harus melalui pengelola atau pengembang.

Dalam UU No 20 Tahun 2011 tentang rusun, PPRS harus terbentuk dengan difasilitasi oleh pengembang, dalam praktiknya pengembang masuk sebagai PPRS, bukan lagi warga atau penghuni rusun.

“Kalau apartemen kita dijual harus lewat mereka (pengembang). Kemudian kita juga seperti ditekan saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Lalu kalau terlambat bayar iuran, kita kena denda 3%,” imbuhnya.Praktik menguasai PPRS yang dilakukan pengembang juga berimbas pada nasib konsumen. Misalnya dalam hal legalitas kepemilikan, jika konsumen belum memiliki Akte Jual Beli (AJB) akibat kesegajaan pengembang karena masih menahan sertifikat tanah induk, maka konsumen tak akan mendapat SHM sarusun. Risikonya bagi konsumen adalah ketika apartemen ambruk, konsumen tidak mendapatkan kompensasi apa-apa.

“Kalau rumah susun/apartemen ambruk, terima saja. Tanahnya diterima developer. Padahal dengan nilai proporsional atas tanah bersama bagian bersama,” cetusnya.

Selain itu, faktanya rusun milik atau apartemen subsidi khususnya di Jakarta dikuasai oleh beberapa orang untuk investasi bahkan sebagai ajang spekulasi.

“Kita punya litbang juga rusunami digunakan untuk investasi dan spekulasi. Spekaluasi saya punya teman anggota dewan punya 10 unit di Kalibata,” timpal Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APRESSI) Ibnu Tadji.

Faktanya harga rusun sederhana di Jakarta awalnya hanya Rp 144 juta per unit, kini melejit menjadi Rp 300 juta bahkan Rp 500 juta, akibat aksi spekulan.

“MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) semakin jauh dari harapan. Pemerintah melegalkan non MBR membeli rusunami,” imbuhnya.

Aguswandi juga menambahkan saat ini rusun milik lebih banyak disewakan, padahal di dalam aturan, praktik ini dilarang. “Di-booking lalu dibikin sewa kos-kosan, lalu hotel bahkan motel jangka pendek. Ini untuk kepentingan spekulasi,” jelasnya.

Bagi Anda yang punya pengalaman tak menyenangkan tinggal di rusun terkait dengan pengembang, atau masalah lainnya. Anda bisa mengirimkan cerita ke redaksi@detikfinance.com, dengan subjek ‘rusun’.

Advertisements

Peruntukan Ruangan di Area Bersama Lantai GF Adalah Untuk Area Bermain Anak (Child Care)

Leave a comment

Rancangan Ruang Bermain Anak The Lavande Residences a
Rancangan Ruang Bermain Anak The Lavande Residences b
Rancangan Ruang Bermain Anak The Lavande Residences c
 
Terdapat ruangan di Bagian (area) Bersama di lantai dasar (Ground Floor – GF) di ruang lobby tower A dan B The Lavande Residences yang peruntukannya adalah untuk Area Bermain Anak atau Child Care. Hal ini berdasarkan Gambar Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian The Lavande Residences. Sehingga peruntukannya bukan digunakan untuk yang lain, apalagi dipakai sebagai ruang marketing oleh developer/pengelola. Berikut adalah ruang yang seharusnya menjadi area Child Care pada Bagian Bersama di Gambar Pertelaan (area dengan warna merah) tersebut:

Child Care Area Bersama Lantai GF The Lavande Residences
Keterangan Gambar Pertelaan
Denah Pertelaan Area Bersama Lantai GF The Lavande Residences

Ahok: Kalau Rusun Belum Beres, Yonathan Memang Harus Dipecat (Kompas.com)

Leave a comment

News / Megapolitan

Kamis, 4 September 2014 | 15:00 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat meresmikan kartu virtual account kepada penghuni Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014).
 
JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, masih banyak para pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang melakukan praktik korupsi di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Padahal, menurut dia, rusunawa itu diperuntukkan bagi warga DKI kurang mampu yang tidak memiliki tempat tinggal serta warga korban relokasi.

“Saya tahu siapa saja saja pejabat yang korupsi, mereka yang bermain anggaran pakai oknum RT atau oknum satpam. Makanya, saya bilang, semua yang bermasalah ini harus dipecat. Kalau tidak bisa, berarti memang Yonathan (Kadis Perumahan DKI) yang harus dipecat,” ujar Basuki di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014).Mendengar pernyataan itu, raut muka Yonathan tampak tegang dan terlihat masam. Ratusan penghuni Rusunawa Marunda yang mendengar ucapan Basuki soal pemecatan Yonathan justru bersorak-sorai. Mereka gembira dan bertepuk tangan.

“Pecat saja, Pak. Pecat Kepala Dinasnya tuh,” seru penghuni rusun.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik (klik/tap link dibawah ini):

Penulis    : Kurnia Sari Aziza
Editor     : Ana Shofiana Syatiri

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/04/15004061/Ahok.Kalau.Rusun.Belum.Beres.Yonathan.Memang.Harus.Dipecat?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news