Permasalahan-permasalahan di seluruh apartemen di Indonesia berdasarkan hasil Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013 (http://kongresrusun.wordpress.com) lalu telah disampaikan kepada jajaran Pejabat Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2014, permasalahan ini disampaikan kembali pada acara dengar pendapat oleh Ketua DPR RI – DR. Marzuki Alie dan Komisi 3 DPR RI dengan mengundang KAPOLRI – Jenderal (Pol) Sutarman atas permintaan Warga Kawasan Rumah Susun se DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Ketua KAPPRI (Kesatuan Aksi Penghuni dan Pemilik Rumah Susun Indonesia) yang menaungi 36 kawasan Rumah Susun bersama Effendi Gazali.

Berikut adalah suasana pertemuan tersebut:

Dengan Perndapat DPR dan Penghuni Rusun 01

Dengan Perndapat DPR dan Penghuni Rusun 02

 


Permasalahan-permasalahan ini mencakup:

1. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (“P3SRS”) /PPRS adalah Boneka Pengembang dengan pemilihan pengurus dilakukan dengan cara rekayasa negatif.

2. Rekayasa AD/ART yang bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

3. Rapat Tahunan (RUTA) selalu direkayasa negatif oleh pengembang yang berganti wajah menjadi pengelola.

4. P3SRS/PPRS tidak mempertanggungjawabkan keuangan sebagaimana ketentuan UU No. 20 Tahun 2011 dan AD/ART dan sulit untuk diajak bertemu dan membahas permasalahan Apartemen dengan Penghuni/Pemilik.

5. Merahasiakan status hak atas tanah kawasan Rumah Susun.

6. Penunjukan Langsung Pengelola tanpa tender dengan kontrak borongan (lump sum).

7. Asset milik bersama dan fasilitas umum tetap dikuasai Pengembang yang kemudian berubah menjadi pengelola dan kemudian digunakan untuk mencari keuntungan secara illegal.

8. Markup tarif listrik, air dan penetapan sepihak Service Charge/Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL), menarik pungutan PPN 10% yang bertentangan dengan hukum.

9. Pembayaran asuransi dibebankan kepada warga, tanpa tender, pemegang polis atas nama pengembang/pengelola sehingga klaim yang berhak mendapatkan bukan P3SRS/Warga.

10. Tagihan warga masuknya ke rekening pengembang, bukan ke rekening P3SRS sebagaimana ketentuan AD/ART.

11. Pengelola menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi dan kriminalisasi kepada Pemilik atau Penghuni yang memprotes kesewenangan dan ketidaktransparanan kepengelolaan. Kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

12. Kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

13. Merekayasa Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan banyak Klausul Baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak cermat dan kemudian terjebak dalam perikatan yang merugikan dirinya.

14. Dan lain-lain.
 

Dengan begitu, informasi permasalahan ini telah diketahui dan dipahami oleh:

1. Para pemilik atau penghuni yang telah dikriminalisasi oleh pihak pengembang/pengelola

2. Presiden Republik Indonesia

3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

4. Kementerian Perumahan Rakyat

5. Kementerian Perdagangan – Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

7. Gubernur DKI Jakarta

8. Wakil Gubernur DKI Jakarta

9. Dinas Perumahan Pemprov DKI

10. Pejabat terkait lainnya

SEHINGGA DARI BANYAKNYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG ADA, SAAT INI YANG DIPERLUKAN ADALAH SOLUSI DAN JALAN KELUAR YANG BERPIHAK KEPADA PEMILIK DAN/ATAU PENGHUNI APARTEMEN DALAM MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN TERSEBUT DIATAS.
 

Dijual Apartemen Carut Marut
 

Peserta dari gabungan perwakilan rumah susun di DKI Jakarta yang menghadiri acara di DPR ini:

Dengan Perndapat DPR dan Penghuni Rusun 03
 
Berita ini juga bisa dilihat di: Penghuni Apartemen Laporkan Kasus ke Pimpinan DPR

Advertisements