Home

Belajar Dari Tetangga: PPPSRS Baru GCM Tuntut Hak Warga Dikembalikan

Leave a comment

Cukup banyak berita yang disampaikan secara online via internet berkenaan dengan perjuangan warga pemilik dan penghuni Graha Cempaka Mas (GCM) dalam mendapatkan hak-haknya kembali. Perjuangan warga GCM ini dimotori oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi beserta pemilik dan penghuni atau warga apartemen Graha Cempaka Mas. Berita yang disampaikan oleh media via online ini dapat dijadikan pelajaran bagi perjuangan di The Lavande Residences mengenai bagaimanakah seharusnya pemilik dan penghuni menentukan kepengelolaan dan kepengurusan di rumahnya sendiri, yaitu apartemen The Lavande Residences. Berikut adalah salah satu artikel dari Metrotvnews.com:

METROPOLITAN

PPPRS Baru GCM Tuntut Hak Warga Dikembalikan

Selasa, 24 September 2013 | 18:49 WIB

Metrotvnews,com, Jakarta: Ketua Dewan Penasihat Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas atau PPPRS GCM hasil Rapat Umum Luar Biasa atau RULB 20 September 2013, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi membantah, RULB di area parkir rukan Apartemen GCM melanggar aturan.

Bantahan mantan Kaster TNI itu disampaikan di Jakarta, Selasa (24/9), untuk merespon pemberitaan sebelumnya yang dilansir di sejumlah media, terutama media online. “Pengurus PPPRS yang lama adalah orang-orang PT Duta Pertiwi, Tbk, (pengembang, red).  PPPRS itu kan wali amanah/perwakilan dari warga yang seharusnya membela kepentingan warga, bukan justru mendzalimi warga dan menjadi boneka pengembang. Mereka mau saja diadu domba,” terang Saurip Kadi, yang saat RULB masih menjabat Ketua Forum Komunikasi Warga Graha Cempaka Mas atau FKWGCM.

Lagian, lanjutnya, RULB digelar karena terjadi pelanggaran oleh PPPRS GCM bentukan pengembang. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2011 tentang rusun, PPPRS adalah lembaga nirlaba yang tugasnya mewakili dan mengurus kepentingan warga. UU tersebut juga mengatur bahwa PPPRS bekerja didasarkan pada AD/ART.

PPPRS GCM yang lama, lanjut Saurip Kadi, justru melanggar AD/ART. Seperti tidak pernah membuat rencana anggaran sebagaimana yang diamanatkan AD-ART, yang kemudian dimintakan persetujuan dan pengesahannya dari warga dalam Rapat Umum Tahunan Anggota atau RUTA.

PPPRS GCM juga melanggar pertemuan Tripartit tanggal 20 Juni 2013. Yaitu belum membuat Rencana Anggaran untuk tahun berjalan (2013). Menurut AD/ART, PPPRS GCM harus membuat laporan keuangan dengan menggunakan akuntan publik dan dipertanggungjawabkan dalam RUTA.

Nyatanya, pada undangan RUTA 30 Agustus 2013, PPPRS tidak menyertakan laporan pertanggungjawaban keuangan hasil audit akuntan publik. “Mereka hanya memuat kutipan singkat dari pembukuan kas kecil yang sama sekali tidak jelas perinciannya dan tidak dibubuhi tandatangan pihak penanggungjawab.”

Lebih lanjut, Saurip Kadi mengatakan, PPPRS GCM lama, melecehkan dan mengadu domba antarinstansi pemerintah.

Kadis Perumahan dan Gedung DKI Jakarta telah menerbitkan Surat No. 3345/-1.796.71 tanggal 29 Agustus 2013, yang menyatakan dengan tegas bahwa RUTA tanggal 30 Agustus 2013 belum memenuhi syarat kesepakatan tanggal 20 Juni 2013.

Namun, saat RUTA tanggal 30 Agustus 2013 belum dibuka, PPPRS GCM malah kebingungan dan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan/sertifikat/AJB atas namanya sendiri, seperti warga sah yang menunjukkan bukti kepemilikan Rusun dan atau Rukan, sebelum memasuki ruangan RUTA. Tanpa penjelasan, PPPRS GCM lama, meninggalkan ruang RUTA.

Pelecehan PPPRS GCM bukan hanya terhadap instansi pemerintah, seperti melanggar Tripartit dan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta saja. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama pun sempat diadu domba dengan Jajaran Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, seperti rekaman video PPPRS GCM dan PT Duta Pertiwi Tbk yang beraudensi kepada Ahok diunggah di http://www.youtube.com.

Di samping itu PPPRS GCM dan PT Duta Pertiwi Tbk, tambah Saurip, secara sengaja mengabaikan Surat Dirjen Pajak No. S-139/PJ./2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal penjelasan PPN atas listrik dan air yang menegaskan, bahwa air dan listrik untuk rusun sampai dengan kapasitas 6.600 Watt tidak dikenakan PPN.

Namun, PPPR S GCM dan PT Duta Pertiwi malah menerbitkan surat No. S-418/WPJ.19/KP.0207/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta, yang menyatakan air dan listrik kena PPN. Akibatnya, karena menganulir Surat Dirjen Pajak, Pejabat Kepala KPP WP Besar 2 langsung dicopot dari jabatannya.

Saurip Kadi dan pengurus PPPRS GCM hasil RULB meminta pihak PT Duta Pertiwi secara kekeluargaan mengembalikan semua yang seharusnya menjadi hak warga. Hasil rapat di Dinas Perumahan DKI, PPPRS telah memerintahkan PT Duta Pertiwi Tbk mengembalikan uang pungutan ilegal PPN 10% selama 16 tahun kepada warga GCM, dan menghapus PPN mulai bulan Juli 2013.

Dirjen Pajak juga menegaskan, air dan listrik dikecualikan dari PPN harus dikembalikan ke warga. Selama ini, PT Duta Pertiwi yang menerima service charge tersembunyi telah menaikkan harga tarif listrik antar 37 % s.d 57% di atas harga PLN. Dan itu berlangsung sejak tahun 1997.

Padahal, lanjut Saurip, Duta Pertiwi bukan perusahaan pengada listrik dan tidak memiliki PP atau Perda. Lagian seluruh fasum sudah milik warga (harta bersama), karena hampir 99 persen dari 1.000 unit apartemen/rukan adalah milik warga, termasuk sarana pipa air, listrik dan telepon.

“Kalau mereka (PT Duta Pertiwi, red) tidak mau mengembalikan hak warga, kami dari sembilan kawasan ex pengembang PT Duta Pertiwi, siap memailitkan perusahaan tersebut,” tegas Saurip Kadi.

Untuk itu, Saurip sudah melaporkan PT Duta Pertiwi Tbk, ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri per 22 Agustus 2013. Terkait kekisruhan saat RULB, Saurip juga sudah melaporkan ke polisi tiga orang yang dianggap mengacau saat terjadi RULB.

“Mereka menghina lambang negara dan orang yang sedang beribadah. Saat warga yang mengikuti RULB menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, mereka malah membuat kebisingan dengan berteriak-teriak lewat pengeras suara. Polisi sedang memproses laporan tersebut,” terang Saurip Kadi.

Hasil RULB pada 20 September 2013 telah mengesahkan Toni Sunanto sebagai Ketua PPPRS GCM yang baru, dan Palmer Situmorang menjadi Sekretaris Jenderalnya. “Pengesahan pengurus baru tidak perlu dilakukan pemerintah seperti yang Basuki Tjahja Utama (Ahok, red) katakan. Kalau AD/ART-nya ya,” pungkas Saurip Kadi kepada Metrotvnews.com.
Editor: Rizky

 

Artikel lain silakan klik dibawah ini:

 

Advertisements

Dapatkah Manajer Apartemen Baru The Lavande Residences Berpihak Kepada Pemilik dan Penghuni?

Leave a comment

Sejak tanggal 1 September 2013 telah terjadi penggantian Manajer Apartemen baru dari Budi Aryani menjadi Edwin Oktaviary Gobel (email: eo.gobel@gmail.com) seperti yang tertera pada papan pengumuman di The Lavande Residences. Ditengah proses menuju transparansi kepengelolaan di apartemen The Lavande Residences yang saat ini sedang terjadi, dapatkah manajer apartemen baru ini berpihak kepada Pemilik dan Penghuni The Lavande Residences?

Kemudian pada tanggal 14 September 2013, setelah Manajer Apartemen baru ini menjabat, Pemilik dan Penghuni yang tergabung dalam Forum Komunikasi 100% Penghuni The Lavande Residences melakukan edukasi terbuka bagi seluruh penghuni di teras depan Circle K mengenai kondisi tarif listrik apartemen yang ditentukan sepihak oleh pengelola di Lavande. Pesan-pesan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

  • Kenaikan Listrik Diatas 15% (Seperti di Lavande) Melanggar Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009. Kita Punya Hak Penuh Sebagai Pemilik, Kita Bukan Numpang
  • P3SRS Tidak Bisa Menaikkan Tarif Listrik Sepihak. Stop Membodohi Penghuni.
  • kWh Meter Listrik Rusak, Tapi Tagihan Jalan Terus. Angkanya Darimana?
  • Foto-foto penyampaian pesan tersebut dapat dilihat dibawah ini:

     
    DSC00955

    DSC00958

    DSC00952
     
     
     

    Akankah Terjadi di The Lavande Residences: Kios ITC Mangga Dua Gelap Gulita, Pedagang Adukan ke Jokowi

    Leave a comment

    Kondisi kepengelolaan di ITC Mangga Dua yang memiliki kemiripan seperti keadaan di The Lavande Residences, mungkinkah kejadian di ITC Mangga Dua ini juga terjadi di The Lavande Residences? Berikut adalah artikel dari Kompas.com:

     News > Megapolitan

    Kios ITC Mangga Dua Gelap Gulita, Pedagang Adukan ke Jokowi

     

    • Penulis : Fabian Januarius Kuwado
    • Rabu, 4 September 2013 | 10:03 WIB
    Potensi konflik akan mudah ditemukan pada gedung bertingkat yang mengalami perubahan sistem kepemilikan individual ke sistem Satuan Rumah Susun (SRS). | istimewa

     
    JAKARTA, KOMPAS.com – Belasan pedagang di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013) sore. Mereka mengadukan kondisi kiosnya yang gelap gulita selama beberapa hari terakhir akibat manajemen yang tidak transparan dan penuh kongkalikong.

    Grace (39), salah seorang pedagang asesori wanita di lantai 4, Blok D 76, mengatakan, lampu kios dipadamkan oleh pengelola gedung sejak Senin (2/9/2013) hingga Selasa kemarin secara bertahap. Pada Senin, jumlah kios yang dipadamkan sekitar 60 unit, sedangkan pada Selasa jumlahnya meningkat menjadi 672 kios.

    “Dua hari kemarin dimatikan lampunya sama pengelola. Kios saya jadi gelap gulita, suasana jualan jadi sangat enggak nyaman kalau gelap,” ujarnya.

    Wanita yang telah 14 tahun berjualan di tempat itu menjelaskan, pemadaman bertahap kios-kios itu dipicu oleh manajemen yang tidak transparan. Menurut Grace, pedagang di ITC Mangga Dua memiliki semacam induk yang mewadahi ratusan pedagang, yakni bernama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Pedagang memberikan iuran per bulan ke PPRS untuk sejumlah kebutuhan operasional pedagang, yakni listrik, biaya cadangan (sinking fund), service charge, pajak.

    Besaran iuran itu tergantung jumlah kios yang disewa. Ada yang Rp 8 juta, Grace sendiri membayar iuran sebesar Rp 5 juta. “Tiap tahun, harusnya ada laporan keuangannya kepada pedagang. Ini enggak sama sekali. Mereka malah mengaku kurang, sehingga listrik mau tak mau harus dipadamkan supaya biayanya tidak mahal. Lah duit kita dikemanain aja?” kata Grace.

    Any (39), pedagang baju muslim di lantai 4 Blok AB 60-64 ITC Mangga Dua, sudah mencium gelagat tak transparan dari PPRS. Sejak dibentuk pada awal mula gedung ITC berdiri, pucuk pimpinan PPRS bukan perwakilan pedagang, melainkan karyawan pengembang yang membangun bangunan ITC Mangga Dua itu.

    “Harusnya pengembang setelah kiosnya laku ya lepas. Biarkan kami pedagang hidup sendiri dengan penganggaran sendiri yang kita butuhkan. Ini kayaknya enggak rela duit dikelola kita,” ujarnya.

    Any melanjutkan, pedagang telah melaporkan ketidakberesan itu ke Polres Metro Jakarta Utara. Namun, meski PPRS telah dinyatakan bersalah dalam tiga kali pertemuan, perubahan manajemen dan kebijakan anggaran tidak juga berubah. Malah ketidakberesan kian menjadi.

    Menemui jalan buntu di kepolisian, pedagang pun mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, undangan mediasi yang dilakukan pemerintah antara pedagang dan PPRS menemui jalan buntu. PPRS tidak bersedia datang ke mediasi tersebut dan hanya mengirim satu orang pengacaranya sebagai perwakilan.

    “Kita minta keadilan yang sebenar-benarnya. Kita minta bantuan Gubernur Jokowi-Ahok melirik masalah kita,” ujar Any.

    Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com belum berhasil mendapat konfirmasi dari pengelola PPRS. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga belum bersedia berkomentar mengenai masalah tersebut. Ia ingin mempelajari terlebih dahulu.

    Editor : Laksono Hari Wiwoho

    Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/04/1003154/Kios.ITC.Mangga.Dua.Gelap.Gulita.Pedagang.Adukan.ke.Jokowi